Dalam Rangka Verifikasi Lapangan Tim Penilaian Tahap III PPD Nasional Kunjungi Tanah Datar

TANAH DATAR - Setelah berhasil melewati tahap II penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 beberapa waktu lalu di Jakarta dan berhasil masuk 12 besar nasional, Kabupaten Tanah Datar kembali menjalani penilaian tahap akhir (tahap III), Rabu ini.

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen Prof Hermanto Siregar dan Tim Penilai Utama, Sri Bagus Guritno bersama tim teknis dari Bappenas RI.

Baca juga: Gubernur Sumbar: Peran Ninik Mamak Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan

Kehadiran tim penilai PPD 2023 di Tanah Datar disambut Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Ketua DPRD H. Ronny Mulyadi Datuk Bungsu dan juga Wakil Ketua, Anton Yondra.

Turut menyambut rombongan tim penilai Sekda Iqbal Ramadi Payana, Asisten Ekobang Abdul Hakim, Kepala Bappeda Litbang, Alfian Jamra beserta jajaran, Kadis Pertanian, Sri Mulyani beserta jajaran, beberapa kepala OPD di lingkup Pemkab Tanah Datar.

Baca juga: Tony Rosyid: Merindukan Kepemimpinan Soeharto

Eka Putra menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim penilai dan rombongan dan berharap selama beberapa hari melakukan verifikasi lapangan di Kabupaten Tanah Datar berjalan lancar.

Baca juga: Kemenkumham Sumbar Usulkan 73 Napi Terima Remisi Natal

Selanjutnya, di hadapan tim penilai, Eka Putra juga menceritakan sekilas latar belakang lahirnya inovasi Biaya Operasional Membajak Sawah Secara Gratis (Bombastis) di Tanah Datar.

"Dulu sekitar tahun 2018 sebelum terpilih menjadi bupati, saya sering keliling dari satu kampung ke kampung yang lain, dan berdiskusi dengan masyarakat yang sebagian besar petani. Sehingga, keluhan dan aspirasi yang mereka sampaikan pun sekitar masalah pertanian, " tutur Eka Putra.

Baca juga: Mata Uang Digital, Isu Hangat di Finance Track G20

Dari beberapa pertemuan dan diskusi tersebut, ada beberapa poin yang jadi catatan waktu itu dan cerita ini jadi beban pikiran.

Sehingga mencalonkan diri dan terpilih menjadi bupati, ada 4 program unggulan kami yang berkaitan dengan pertanian.

Baca juga: Mendagri Tegur 4 Kepala Daerah Sumbar yang Tak Hadir Rakor Percepatan Vaksin

Eka menjelaskan, ada 4 program yang berkaitan langsung dengan petani tersebut antara lain Program Membajak Sawah Gratis atau sekarang disebut Bombastis, Asuransi Tani, Perbaikan Irigasi dan peningkatan kuota pupuk bersubsidi.

Selain 4 program yang dijanjikan kepada masyarakat, bersama pemangku kebijakan lainnya Pemkab Tanah Datar juga mengaktifkan UPPO. Ini dilakukan dengan harapan, ke depan para petani Tanah Datar tidak lagi tergantung kepada pupuk kimiawi.

"Apa yang menjadi cita-cita ini tercapai sesuai target yang tercantum pada roadmap program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, " ungkapnya.

Inovasi Bombastis pada 2022 berhasil melampaui target yang durencanakan semula, dari target 4.200 hektare.

"Terealisasi seluas 4.204 hektare atau 100, 11% yang meliputi 7.900 orang petani penerima manfaat, " tutur Eka.

Baca juga: Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022, Disetujui DPRD Menjadi Perda

Dia mengharapkan agar penilaian ini dapat berjalan dengan lancar dan kepada seluruh stakeholder terkait juga diminta untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tim penilai.

Verifikasi Lapangan

Ketua Tim penilai Prof Hermanto Siregar mengatakan, verifikasi lapangan ini dilakukan untuk mencocokan apa yang telah dipresentasikan oleh Bupati pada eksposnya saat penilaian Tahap II beberapa waktu lalu di Jakarta.

"Sejauh yang kami lihat semuanya sudah sesuai dengan apa yang telah dipresentasikan, namun kita akan lihat besok saat Focus Grup Discussion (FGD) karena tentu jangkauannya akan lebih luas, " ujar Hermanto.

Baca juga: Dirgahayu ke-22 DWP Sumbar, Gelar Senam Massal dan Aneka Lomba

Selain itu, tujuan lain dari verifikasi lapangan ini adalah untuk melihat langsung apa kelebihan inovasi Bombastis dan manfaatnya bagi masyarakat.

Sementara, terkait dengan keberadaan bengkel Alsintan yang menunjang inovasi Bombastis, Hermanto mengatakan, akan sangat membantu dan menguntungkan bagi petani karena biaya perbaikan Alsintan sudah ditanggung oleh Pemkab.

"Kalau dihitung-hitung dengan adanya inovasi Bombastis, petani akan hemat biaya sekitar Rp1 juta per hektare, sehingga ini tentunya akan menambah semangat para petani, " tutur Hermanto.

Program ini juga harus didukung oleh pemerintah pusat dan juga Pemprov karena APBD jumlahnya sangat terbatas.

"Harapan kita, kalau program ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan juga provinsi tentu akan lebih banyak lagi masyarakat yang akan mendapatkan manfaat, " tutur Hermanto.

Baca juga: Tiap Tahun 1.500 Jemaah Haji Bengkulu Berangkat Melalui Embarkasi Padang

Pilihan inovasi Bombastis ini juga sudah sesuai dengan kondisi daerah yang merupakan daerah pertanian, tinggal bagaimana ke depannya untuk mengembangkannya. (JH)