Fraksi DPRD Tanah Datar Sampaikan Pandangan Terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Apbd Tahun 2021

TANAH DATAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar Sidang Paripurna dalam rangka Pemandangan Fraksi-fraksi terhadap penyampaian Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Anggaran 2021 oleh Bupati Tanah Datar, Selasa (17/5/2022) di ruang sidang utama DPRD setempat.

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Saidani, Sekretaris DPRD Yuhardi serta 20 anggota DPRD dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Forkopimda,   Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD di lingkup Pemda

Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2022

Pemandangan  fraksi DPRD dimulai dari fraksi PPP, Perjuangan Golkar, PKS,   Gerindra, Demokrat, Hanura, PAN dan Nasdem yang disampaikan masing-masing juru bicaranya.

Dalam penyampaian fraksi tersebut, semua menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Pemkab Tanah Datar kembali raih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP dan LKPD tahun 2021, namun mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jangan terlena, karena prestasi ini bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan.

Baca juga: Bidang Pertanian Dan Pariwisata Bagian Dari 10 Program Unggulan Kabupaten Tanah Datar

Sementara itu hal lainnya yang menjadi sorotan secara umum fraksi adalah penggunaan dana dan realisasi pendapatan daerah, target capaian pajak sampai cara OPD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanah Datar.

Dalam sidang itu juga ditanyakan tentang lanjutan pembanguan lapangan cindua mato yang sudah lama pembangunan yang belum juga selesai.

Baca juga: Ini Daftar Lengkap Hari Libur ASN Sumbar Nasional 2022 dan Aturan Cuti Bersama

”Apa sikap pemerintah daerah terhadap mankirnya pelaksanaan pembanguan revitalisasi lapangan cindua lapangan, ” sampai juru bicara fraksi Gerindra Afrizal.

Berkaitan dengan beberapa program unggulan kepala daerah juga diharapkan lebih digiatkan lagi mensoliasikan serta teknisnya kepada masyarakat agar progul daerah bisa maksimal dan mensejahterakan masyarakat.

Baca juga: Ketua DPD RI LaNyalla Bakal Bantu Perjuangkan Pembangunan Sumbar di Pusat

“Program unggulan kepala daerah juga diharapkan melalui OPD terkait untuk lebih digiatkan lagi mensoliasikan kepada masyarakat agar progul daerah bisa maksimal dan mensejahterakan masyarakat, ” sampai juru bicara fraksi Demokrat Syafril.

Di kesempatan tersebut juga di pertanyakan sehubungan dengan Proses Belajar Mengajar (PBM) yang masih sebagain sekolah masih melakukan PBM terbatas.

Baca juga: Wagub Audy Apresiasi Lapas Terbuka Pasaman yang Dapat Penghargaan Bidang Pertanian

“Sehubungan dengan pendidikan sekolah yang masih sebagian sekolah masih melakukan PBM terbatas, mohon penjelasan, ” sampai juru bicara fraksi Hanura Benny Apero.

Selepas mendengarkan Pemandangan 8 Fraksi, sidang ditutup pimpinan sidang Anton Yondra dan direncanakan dua hari ke depan akan dilaksanakan sidang lanjutan untuk mendengarkan jawaban Bupati atas pertanyaan fraksi. (JH)